KeMenko Kemaritiman
Proyek Pulau G Distop, Agung Podomoro: Rugi Ratusan Miliar!

Jakarta -
Senior General Manager PT Agung Podomoro Land Alvin Andronicus mengaku
terkejut mendengar keputusan pemerintah pusat yang menghentikan proyek
reklamasi Pulau G di Teluk Jakarta secara permanen. "Ini buat kaget.
Luar biasa," ujar Alvin kepada Tempo, Kamis, 30 juni 2016.
Menteri
Koordinator bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli, atas nama
pemerintah, membatalkan pembangunan proyek reklamasi Pulau G yang
dikembangkan PT Muara Wisesa Samudra, anak usaha Agung Podomoro, secara
permanen. Keputusan tersebut diambil pemerintah setelah bertemu Komite
Bersama Reklamasi.
Komite
Bersama Reklamasi terdiri atas Kementerian Kelautan dan Perikanan,
Kementerian Perhubungan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sebelumnya, pemerintah sudah
moratorium pembangunan reklamasi Pulau G sejak medio April 2016.
Alvin
menilai keputusan yang dikleuarkan pemerintah pusat tersebut lahir
tanpa alasan yang mendasar. Dia bingung jika reklamasi tak
diperbolehkan, mengapa saat itu bisa terbit izin pembangunan. Alvin
mengaku terpukul atas keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat
itu.
Menurut
Alvin, pihaknya telah mengeluarkan ratusan miliar untuk membangun pulau
itu. Belum lagi sejumlah kontribusi yang sudah diberikan kepada
Pemerintah DKI Jakarta. PT Agung Podomoro sendiri telah membangun Rusun
Daan Mogot sebagai kompensasi reklamasi Teluk Jakarta.
Alvin pun
menjelaskan proyek reklamasi ini tak semata-mata hanya untuk kepentingan
eksklusifitas melainkan juga menyangkut banyak pemangku kepentingan
lain. "Investasi ini juga untuk kepentingan negara," ucap Alvin. "Kami
sangat dirugikan ratusan miliar," kata dia.
Dalam
keputusannya, Menteri Rizal Ramli mengatakan pembangunan tersebut harus
dibatalkan lantaran proyek reklamasi Pulau G masuk ke dalam kategori
pelanggaran berat yang bakal mengancam lingkungan hidup, proyek vital
strategis, pelabuhan, serta lalu lintas laut.
Rizal Ramli
mencontohkan, sekitar 300 meter dari Pulau G terdapat Pembangkit Listrik
Tenaga Uap (PLTU) Muara Karang. Ini adalah pembangkit vital yang
memasok kebutuhan listrik di wilayah Jakarta seperti di Bandara
Soekarno-Hatta, Tangerang, dan Stasiun Gambir, Jakarta Pusat.
PLTU
tersebut banyak mengandalkan air laut sebagai air baku untuk
menghasilkan listrik dan air pendingin mesin pembangkit. Karenanya,
menurut Rizal Ramli, jika pembangunan Pulau G tetap dilanjutkan dapat
berpotensi mengganggu pasokan listrik ke Jakarta.
Selain itu,
kata Rizal, pembangunan proyek rekalamsi di Pulau G juga akan mengganggu
kabel bawah laut yang menghubungkan jaringan nasional dan
internasional. Reklamasi Pulau G ini juga berpotensi mengganggu lalu
lintas kapal nelayan.
Selain
itu, Rizal menuturkan, nelayan pun akan kesulitan berlabuh ke Muara
Angke, Jakarta Utara. Sebabnya, yang tadinya nelayan bisa lebih cepat
mencapai Muara Angke, kini nelayan harus memutar dulu lewat daerah lain.
"Jadi, perjalanan itu menghabiskan solar nelayan,"kata Rizal.
Izin
pelaksanaan Pulau G diitandatangani Gubernur Basuki Tjahaja Purnama
pada 23 Desember 2014. Berbekal Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor
2238 Tahun 2014 itu, PT Muara Wisesa Samudera membangun pulau reklamasi
dan sejak tahun lalu mulai memasarkannya.
Namun,
Ahok menganggap alasan yang dikemukakan oleh Rizal Ramli bisa
menyebabkan segala sesuatunya menjadi kacau. "Padahal dulu sudah
dipelajari," ujarnya. Menurut Ahok, kabel-kabel tersebut sudah pernah
dipindahkan. Ia mengaku mendapat persetujuan dari PT PLN.
Menurut
Ahok, yang paling berbahaya justru lumpur. Selama ini, Ahok
menganggap reklamasi sebagai salah satu cara untuk mengatasi pencemaran
air laut. "Kalau mau dibilang lebih bahaya justru lumpur ke mana-mana
dong yang pelanggaran," ujarnya.
Keputusan
pembatalan reklamasi hanya untuk Pulau G. Sementara berdasarkan analisa
Komite Gabungan Reklamasi, Pulau C, D, dan N melakukan pelanggaran
sedang. Para pengembang dari ketiga pulau tersebut diperbolehkan
meneruskan pembangunan dan melakukan sejumlah perbaikan.
TEMPO.CO | FRISKI RIANA | DEVY ERNISS

- Solusi AutoID di Area Manufakturing
- Kunjungan Jokowi ke Natuna Sinyal Agar China Tak Main Api dengan Indonesia
- Proyek Palapa Ring Timur Dibagi Dua, Ini Alasannya
- Facebook dan Microsoft Bangun Kabel Bawah Laut Terhebat di Dunia
- Dukung Target 20 Juta Turis Asing, PUPR Bangun Infrastruktur Kawasan Wisata
