KeMenpar

Menpar: Akan Dibuat Keppres Borobudur Dan Toba

Administrator | Kamis, 08 Oktober 2015 - 12:54:29 WIB | dibaca: 3075 pembaca

[MAGELANG] Pemerintah akan membuat Dewan Nasional Pengelolaan Wisata untuk Kawasan Borobudur dan Danau Toba dengan payung hukum Keputusan Presiden (Keppres) agar memudahkan pengelolaan dan meningkatkan kunjungan wisatawan secara signifikan.

"Borobudur dan Toba dikelola terlalu banyak tangan, sementara Angkor Wat di Kamboja hanya dikelola satu dewan nasional. Kita akan buat seperti itu melalui Keppres. Akhir tahun ini mudah-mudahan keluar," kata Menteri Pariwisata Arief Yahya di Kawasan Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, Rabu (30/90 malam.

Pada acara penutupan Konferensi Nasional Tata Kelola Destinasi itu, Arief mengatakan, dewan itu akan berada di bawah Kementerian Pariwisata tetapi pengelolaannya diserahkan kepada tenaga profesional.

Usai acara, Arief lebih menjelaskan bahwa institusi yang selama ini berkepentingan terhadap Borobudur akan dilebur dalam satu dewan pengelola tetapi fungsi-fungsinya tetap ada seperti untuk konservasi, bisnis wisata, dan pelestarian budaya masyarakat sekitarnya.

Demikian juga pengelolaan kawasan Danau Toba yang melibatkan tujuh kabupaten akan diserahkan kepada satu dewan pengelola di mana pemda bisa memberikan sahamnya, namun pengelolaan diserahkan kepada orang-orang yang profesional.

"Khusus soal Toba, seorang sosiolog mengungkap di sana setiap kabupaten merasa seperti raja yang memiliki Danau Toba, sehingga dia menyarankan perlu ada otoritas tunggal dalam pengelola destinasi itu," katanya.

Arief yakin melalui dewan nasional itu maka jumlah kunjungan wisatawan ke Borobudur akan meningkat tajam dari sekitar 200 ribu per tahun menjadi 2 juta per tahun atau menyamai angka kunjungan wisatawan ke Angkor Wat.

Pada bagian lain, Arief juga akan memikirkan alternatif rencana untuk membangun Bandara Internasional di Kabupaten Magelang, setelah ada kendala pembangunan Bandara Yogyakarta di Kulonprogo.

Terkait hal itu, Bupati Magelang Zainal Arifin menyatakan sangat mendukung upaya peleburan berbagai lembaga yang berkepentingan terhadap Candi Borobudur karena memang perlu ada terobosan kelembagaan agar pengelolaan kawasan wisata lebih baik.

"Pemerintah pusat tentu sudah memikirkan yang terbaik bagi pengembangan wisata Borobudur," katanya.

Ia juga menyatakan kesiapan jika daerahnya dipilih sebagai lokasi alternatif untuk bandara internasional yang lebih representatif.

"Saya juga sudah menyiapkan lahan untuk Kantor Imigrasi jika dipindah ke Magelang," katanya.

Umar Chusaeni, Ketua Seniman Borobudur Indonesia 15, yang merupakan wadah seluruh seniman di kawasan Borobudur juga sangat mendukung ide Menteri Pariwisata itu karena dengan demikian ada satu pintu komunikasi masyarakat dengan pengelola Candi Borobudur.

"Saat ini kami dan masyarakat bingung karena ada berbagai instansi yang mempunyai kewenangan di Borobudur, kalau ada satu pintu itu lebih baik. Yang penting, seniman setempat jangan sampai ditinggalkan dalam membangun kawasan ini," katanya.

Konferensi Nasional DMO diikuti 350 peserta dari 16 destinasi antara lain Borobudur, Toba, Bunaken, Kepulauan Derawan, Sabang, dan Pangandaran.

Konferensi Nasional DMO yang digelar sampai 30 September bertujuan memberikan penguatan bagi para stakeholder baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengelola destinasi pariwisata, serta para pemangku kepentingan lain dalam perencanaan, pembentukan, pengembangan, dan pengelolaan destinasi pariwisata.

Konferensi ini merupakan keenam kalinya setelah sebelumnya dilaksanakan di berbagai daerah mulai dari Jakarta (2014 & 2010), Manado, Sulawesi Utara (2013), Parapatan, Danau Toba, Sumatera Utara (2012), dan Labuan Bajo, Flores (2011). [Ant/L-8]










Komentar Via Website : 3
Stockist Herbal
21 Januari 2017 - 10:41:32 WIB
AwalKembali 1 LanjutAkhir


Nama

Email

Komentar



Masukkan 6 kode diatas)