Jokowi JK

Jokowi Diminta Evaluasi Ulang Izin Usaha Perusahaan di Kawasan Danau Toba

Administrator | Jumat, 06 Februari 2015 - 12:10:25 WIB | dibaca: 2096 pembaca

Tambak apung memenuhi sebagian sisi Danau Toba, yang menimbulkan pencemaran dari pakan ikan kimiawi, yang ditabur berton-ton setiap hari.

Presiden RI Joko Widodo diminta mengevaluasi ulang seluruh izin usaha perusahaan-perusahaan yang beroperasi di sekitar Danau Toba. Pasalnya, ada perusahaan besar, yang mayoritas Penanaman Modal Asing (PMA), yang dinilai sebagai penyebab dan yang paling bertanggung jawab terjadinya perusakan lingkungan dan ekosistem  di kawasan Danau Toba, danau kedua terbesar di dunia.

"Kami mengutuk perusahaan yang beroperasi di sekitar Danau Toba ini karena telah merusak ekosistem danau Toba demi keuntungan kelompok dan negara mereka, akibatnya memiskinkan masyarakat di sekitar Danau Toba," kata Sebastian Hutabarat, Koordinator  Aksi Jalin Danau Toba di gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol Medan, Senin (26/1). Ia bersama ratusan masyarakat dari aktivis dan masyarakat di sekitar Danau Toba, menggelar aksi unjuk rasa.

Aksi tersebut, diwarnai teatrikal dan diiringi musik dan tari khas tradisional. Massa berteriak sambil menebar spanduk berisi kecaman terhadap perusahaan-perusahaan yang disebutkan yakni PT Toba Pulp Lestari (TPL), PT Alegrindo Nusantara,  PT Merek Indah Lestari (PT MIL) Simalem Resort, PT Gorga Duma Sari, dan PT Aquafarm Nusantara.

PT TPL adalah perusahaan bergerak di bidang bubur kertas dan memiliki pabrik di Porsea, Kabupaten Toba Samosir. Perusahaan yang dulu bernama PT Indorayon Inti Utama (IIU) itu, dituding memiliki peran besar dibalik penebangan hutan di sekitar Danau Toba. 

PT Alegrindo Nusantara, adalah perusahaan peternakan babi, beroperasi di Simalungun. Perusahaan ini dituding membuang limbah kotoran babi seribuan ton per hari ke Danau Toba melalui Sungai Silali, di Kabupaten Simalungun. 

PT Merek Indah Lestari (PT MIL) Simalem Resort, perusahaan yang bergerak dibidang wisata alam tersebut dituding beroperasi di hutan lindung. 

PT Gorga Duma Sari, perusahaan yang bergerak di bidang peternakan dan holtikultura, dinyatakan perusahaan yang sengaja merambah hutan alam Tele, Samosir seluas 800 hektare.

PT Aquafarm Nusantara, merupakan perusahaan bergerak di bidang peternakan air tawar melalui Keramba Jaring Apung (KJA). Perusahaan ini diklaim mencemarkan air Danau Toba melalui pakan ikan yang ditebar setiap hari.

Thomas Heinle, warga negara Jerman, yang ikut dalam aksi unjuk rasa itu mengaku heran dengan sikap pemerintah yang memberi izin perusahaan-perusahaan tersebut beroperasi di Danau Toba. "Danau Toba sangat indah dan dapat disebut surga yang ada di dunia. Mengapa pemerintah memberi izin perusahaan yang justru merusaknya," ujar Thomas, yang mengaku telah tinggal dan menikah dengan warga di Samosir bernama  Ratnauli Gultom.

Sepanjang aksi, PT TPL merupakan yang paling sering disebut para pengunjuk rasa.

Maruli Marbun, salah seorang pengunjuk rasa menuturkan, selain beroperasinya TPL dinilai mengancam kelestarian lingkungan hidup, juga dianggap telah mengancam kehidupan masyarakat.  Alasannya, SK dari Menteri Kehutanan No 58/MENHUT-II/2011 tentang revisi konsesi menjadi seluas 188.055 hektare, dianggap menjadi modal bagi TPL untuk terus melakukan pengerusakan hutan, termasuk hutan adat di kawasan Danau Toba.

sumber: beritasatu.com










Komentar Via Website : 0


Nama

Email

Komentar



Masukkan 6 kode diatas)