Jokowi JK

Enam Paket Kebijakan Stabilkan Rupiah

Administrator | Rabu, 18 Maret 2015 - 10:33:28 WIB | dibaca: 1867 pembaca

Bogor– Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan 6 (enam) paket kebijakan ekonomi untuk stabilisasi nilai tukar rupiah dan mengurangi defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD). Namun, kebijakan ini baru akan dijalankan pada akhir April 2015.

Menurut Chief Economist Samuel Sekuritas Indonesia, Lana Soelistianingsih, enam kebijakan yang baru dikeluarkan oleh pemerintah tersebut baru akan terlihat hasilnya dalam 6 bulan kedepan. Pasalnya, ini merupakan langkah pemerintah untuk jangka panjang.

“Saya kira kebijakan ini baru bisa efektif dalam 6 bulan mendatang. Enam paket kebijakan itu sifatnya jangka panjang. Dalam jangka pendek, belum bisa (terlihat),” ujar Lana, di Bogor, Senin malam, 16 Maret 2015.

Lebih lanjut dia mengungkapkan bahwa langkah pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menstabilkan nilai tukar rupiah dan mengurangi defisit transaksi berjalan, dianggap sangat baik. Hal ini sejalan dengan rupiah yang sudah terdepresiasi begitu dalam dan besarnya defisit transaksi berjalan.

Adapun paket kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Jokowi yakni yang pertama
adalah terkait insentif pajak. Adanya pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) atau tax allowance bagi perusahaan yang menahan dividennya dan melakukan reinvestasi.

Kebijakan kedua adalah terkait bea masuk untuk mengurangi impor dan melindungi industri dalam negeri. Lalu kebijakan ketiga yakni, pembebasan visa bagi wisatawan asing dari 30 negara. Dengan begitu, Indonesia sudah membebaskan visa bagi turis dari 45 negara.

Sementara kebijakan keempat yaitu, kewajiban pencampuran Bahan Bakar Nabati (BBN) sebanyak 15% untuk solar. Kebijakan kelima adalah kewajiban menggunakan Letter of Credit (L/C) untuk produk-produk sumber daya alam. Misalnya batu bara, migas, atau minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO). Tetapi, pemerintah memberi pengecualian bagi kontrak-kontrak jangka panjang.

Sedangkan kebijakan yang terakhir adalah, pembentukan perusahaan reasuransi domestik. Dimana reasuransi merupakan salah satu penyumbang defisit transaksi berjalan. (*)

@rezki_saputra

sumber: infobanknews.com










Komentar Via Website : 0


Nama

Email

Komentar



Masukkan 6 kode diatas)